26/05/2022

Sikumbang Water Park, Usaha Investasi Tapi Cuma Kantongi Izin Sekelas UMKM

2 min read

BANGKO- Sikumbang Water park dalam beberapa pekan terakhir viral di media sosial. Ternyata taman rekreasi air di belakang pasar rakyat ini cuma mengantongi izin sekelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Atau izin usaha yang permohonan perizinannya dengan modalnya dibawah Rp 500 juta.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin, Jangcik Mohza.

“Kami kira-kira beberapa waktu yang lalu menerima berkas dokumen IMB, sesuai dengan persyaratan yang dimiliki dan persyaratan yang ada pada ceklis baik persyaratan daerah maupun OSS (Online Single Submission atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)
sudah kita terbitkan itu,” kata Jangcik.

“Selanjutnya mereka beroperasional dan kemudian ada masukkan dari netizen dan masyarakat terhadap persoalan izinnya. Kami jelaskan memang yang disampaikan pemilik di media sosial terhadap izin-izin itu benar, izin yang dimiliki itu adalah usahan sekelas UMKM,” tambah Jangcik lagi.

Dilanjutkan Jangcik tim dari DPMPTSP-TK juga sudah turun ke lokasi dan ternyata Sikumbang Water Park memang usaha yang sifatnya investasi yang harus punya UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk UMKM seperti yang dikantongi Sikumbang Water Park saat ini.

Terkait izin yang telah diterbitkan dikatakan Jangcik dengan sistem OSS siapa saja yang mengurus izin bisa mengimput data karena sistem elektonik.

“Karena dari sistem datanya terisi semua maka kita tidak bisa untuk tidak mengeluarkan izin. Jika pemohon menginput usaha UMKM dengan modal dibawah Rp 500 juta maka izin UMKM yang keluar. Namun setelah tim ke lapangan ternyata Sikumbang Water Park usaha yang sifatnya investasi,” jelasnya.

Jangcik juga menjelaskan secara umum proses perizinan untuk usaha yang sifatnya investasi yang harus mengawali perizinannya dengan kesesuaian ruang pada pemerintah daerah.

“Setelah kesesuaian ruang RTRW, maka disampaikan kepada kami lagi untuk di teruskan ke BPN yang disebur Pertek (pertimbangan teknis) dari BPN dari kajian BPN sesuai kewenangan maka dikembalikan kepada kami untuk kami terbitkan izin lokasi,” sebutnya.

Setelah itu dilanjutkan dengan mengurus dokumen UKL-UPL, ketika UKP-UPL sudah dibahas bersama intasi teknis BLHD dan dokumen itu dianggap benar selanjutnya mereka harus mengurus izin lingkungan, setelah itu barulah mereka mengurus izin operasional.

“Jadi sekelas kegiatan seperti itu mereka tidak menggunakan SPPL lagi tapi harus UKP-UPL. Selanjutnya izin operasional, itu nanti ada hubungannya dengan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang dikeluarkan sesuai bentuk teknis permainan yang ada pada lokasi tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Manager Sikumbang Water park, Darul Khotni saat dikonfirmasi terkait tidak banyak berkomentar. Bahkan dia juga tidak bersedia diwawancara media televisi lokal yang datang bersama media ini.

“Kalau media online tidak apa-apa,” katanya.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.