17/08/2022

DPRD Merangin Hearing Terkait Gas Subsidi, Komisi I: Gas Tidak Tepat Sasaran

2 min read

BANGKO- Persoalan kelangkaan gas 3 kg di Merangin hingga saat ini tak kunjung usai. Jeritan warga sama sekali tak mengubah harga gas subsidi hingga bukan hal baru ada yang membeli gas tabung melon tersebut Rp 45 ribu pertabung.

‘Jawaban’ pihak terkait jika dihitung dari persantase penduduk miskin di Merangin, kuota gas elpiji 3 kg untuk Merangin 160 ribu tabung perbulan, sebenarnya sudah cukup.

Lantas apa yang menyebabkan gas tabung melon tersebut langka ditengah masyarakat? Ternyata banyak persoalan yang menyebabkan benang kusut tersebut tak kunjung dapat diurai.

Ini terungkap saat Komisi I DPRD Merangin hearing dengan Dinas KUKMP-P, Dinas PMPT-SP dan pihak agen yang menyalur gas 3 kg di Merangin, Selasa (02/2/2021).

Ketua Komisi I, Sukadi dan sejumlah anggota komisi I lainnya yakni As’ari Elwakas, Subadri, A Thalib dan Darmadi membahas persoalan kelangkaan gas subsidi di Merangin dengan pihak terkait tersebut.

Beberapa indikasi yang muncul dalam pembahasan yakni ada pangkalan gas yang terdaftar di desa A, tapi gasnya sama sekali tidak pernah sampai ke desa A tersebut.

“Jadi itu seperti akal-akalan oknum yang ingin punya banyak pangkalan, lalu ia gunakan nama si C atau si D kerabatnya di desa A tersebut, itu pangkal ada terdaftar di desa A tapi penyaluran tidak ada,” ungkap Subadri anggota komisi I.

“Ada juga agen beralasan tidak sampai mengantarkan gas ke pangkalan karena jalan rusak. Sementara ke desa itu bisa masuk armada mobil sawit, sehingga distribusi tidak ada dan ditransit ke tempat lain. Itu yang kami dengar dari masyarakat,” sebutnya lagi.

Senada juga dikatakan As’ari Elwakas, anggota komisi I ini mengatakan sebenarnya tidak ada alasan bagi agen tidak masuk ke semua pangkalan, apa lagi cuma karena alasan jalan rusak.

“Di Merangin ini cuma dua desa yang mobil tidak masuk. Jadi jangan beralasan agen tidak mengantar gas ke pangkalan karena jalan jelek. Kan ada SK Bupati untuk menyesuaikan harga,” sebut politisi Demokrasi ini.

“3 agen masuk gas sebulan 160 ribu tabung ke Merangin, sementara penduduk miskin Merangin data BPS hanya 15 persen, kemana gas itu. Gas (Gas Subaidi 3 kg) tidak tepat sasaran,” tegasnya.

“Apakah pernah sidak ke rumah makan atau restoran melihat mana yang layak atau tidak menggunakan gas bersubsidi tersebut. Lalu mengawasi pangkalan yang menjual gas ke pengecer?,” kata As’ari lagi.

“Lalu tertibkan izinnya, minimal apa yang kita upayakan bisa mengurangi permasalahan gas agar benar-benar dinikmati warga dengan harga sesuai ketentuan,” sebutnya.

Sementara itu kepala Dinas KUKMP-P Merangin, Ladani mengakui pihaknya belum bisa memantau secara keseluruhan penggunaan gas tabung melon tersebut.
Ia juga mengakui distribusi gas subsidi 3 kg belum merata hingga kesemua wilayah di Merangin.

“Kita belum bisa menyelidi sampai ke rumah ASN, rumah makan dan restoran atau sebagainya. Persoalan kita juga distribusi gas belum merata sehingga dibeberapa desa seperti di Jangkat Timur harga gas hingga Rp 45 ribu pertabung dan disitu satu kecamatan cuma ada tiga pangkalan, sementara di kota Bangko terdapat 30 pangkalan dan itu sudah jauh melebihi kebutuhan,” ujarnya.

Terkait beberapa persoalan yang muncul kepermukaan tersebut diharapkan secara berjenjang pemerintah daerah melakukan pengawasan ketersediaan dan harga gas, jika terjadi penyimpangan untuk melapor ke Bupati.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.