28/11/2021

Soal Pungli Sertifikat PTSL Desa Nibung Rp  300 – 400 Ribu Oleh Kades ke Penerima, Kakan BPN Bangko: “Jika Ada Bukti, Laporkan Saja”

2 min read

BANGKO – Kasus dugaan pungli pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan modus berlindung di balik ‘hasil musyawarah’ oleh Kepala Desa Nibung Ismail sebesar Rp 300 -400 Ribu satu persilnya, disikapi serius oleh Kakan BPN Bangko Norman Antoni.

Menurut Antoni, sangat tidak di benarkan jika program PTSL tersebut, di pungut. Sebab, semua anggaran yang bekaitan dengan PTSL itu sudah di tangung BPN pusat.

Jadi, sama sekali tidak di benarkan jika program tersebut, di bebankan biaya lagi ke pemohon (Penerima).

” Sesuai aturan, PTSL ini tidak ada biaya. Semuanya gratis, mulai dari biaya ukur, dan transportasi semua di tangung negara. Terkecuali, dengan SK tiga menteri. Dan itupun, hanya Rp 200 ribu yang di bolehkan,” tegas Norman Antoni diruang kerjanya Selasa (18/2).

Jika ada Kepala Desa yang memungut, tegas Norman Antoni, silahkan pemohon mengumpulkan bukti dan laporkan oknum Kades itu ke penegak hukum.

” Kumpulkan bukti, saya yang paling depan melaporkan Kedes tersebut. Ya, itu tidak di benarkan,” tegas Antoni.

Selajutnya, ujar Kakan yang berprawakan garang ini menuturkan, apa lagi dalam berita sebelumnya oknum Kepala Desa tersebut, mencatut bahwa ada sebagian aliran dana hasil pungutan ke oknum petugas BPN.

“Silahkan tunjukan oknumnya, jika ada, saya sendiri akan melaporkan ke penegak hukum, karena sudah mencoreng nama baik BPN,” bebernya.

Perlu di ketahui, ujar Kakan, Program PTSL ini adalah program presiden guna meningkatkan tarap hidup masyarakat indonesia.

“Dengan adanya sertifikat ini, tentu masyarakat di kalangan bawah bisa menjadikan sertifikat ini sebagai modal anggunan untuk usaha. Kan, sangat bangus program ini,” tandasnya.

Sementara itu, kepala Desa Nibung, Ismail di tanya soal ini melalui nomor Whatssap pribadinya sepertinya memilih bungkam.

Pesan cuma di baca, tetapi tidak di balas. Begitu juga di telpon, nomornya ditelpon berdering tetapi tidak diangkat.

Untuk di ketahui, mencuatnya dugaan pungli pada program PTSL ini bermula dari pengakuan masyarakat yang menirima program tersebut.

Bahkan, Kepala Desa Nibung Ismail juga mengakui hal itu saat di bincangi minggu yang lalu.

Akan tetapi, menurut Ismail itu terjadi karena murni hasil musyawarah dari masyarakat penerima PTSL.

” Memang iya, biaya yang timbul itu bukan ide dari saya melainkan dari masyarakat. Karena menurut mereka untuk petugas BPN,” kata Kades.

Selanjutnya, kata Kades, jika ada pelaporan masyarakat terkait pungutan dalam program ini hal yang wajar saja.

” Wajar saja, mungkin banyak yang tidak senang. Bahkan, kalau boleh jujur sampai saat ini sertifikat selesai tapi masih banyak masyarakat yang tidak bayar,” tukasnya. (*)

Penulis/ Editor/Rafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *