28/11/2021

Program BSPS Kementrian PUPR Diduga Diselewengkan

1 min read

BANGKO – Dugaan penyelewengan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di gelontorkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2015 lalu kembali bergulir.

Sejumlah aturan kegiatan yang tercantum dalam aturan Peraturan Metri PUPR No 39 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan BSPS tak semua merujuk pada aturan tersebut, sejumlah ketimpangan terjadi di lapangan mulai dari system pekerjaan yang di wacanakan secara swadaya dan penunjukan Supliyer oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemetrian PUPR Republik Indonesia.

Hasil temuan terasmerangin.com di lapangan tidak sesuai dengan rujukan aturan yang tertuang dalam Permen PUPR No 39 tahun 2015.

“Dalam aturan Permen PUPR No 39 tahun 2015, semua sudah jelas tentang Teknis pelaksanaan yang di lakukan secara swadaya, namun, jika terjadi penyimpangan di lapangan itu bukan menjadi hak kami, karena tugas kami hanya sebatas memfasilitasi, itu urusan penerima dengan Supliyer,” ungkap kabid Perumahan Dinas Perumahan Perkotaan dan Kebersihan Kabupaten Merangin Zainal usai di bincangi di ruang kerjanya.

Zainal juga menjelaskan, bahwa di bawah kementrian ada yang namanya Fasilitator yang berhubungan langsung dengan masyarakat penerima bantuan, serta di dampingi oleh konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan yang di tunjuk langsung oleh pihak kementrian PUPR.

“Standar kriteria calon penerima itu konsepnya (Alas, lantai Dinding (Aladin), namun semua tetap melalui tahapan yang di sepakati oleh PPK,” beber Zainal.

Sementara itu, PPK Kegiatan Widi yang menangani kegiatan BSPS Sumbagsel yang berada di Palembang Sumatra Selatan, saat berusaha di konfirmasi media ini melalui onsel pribadinya tidak memberikan jawaban yang jelas terkait penyimpangan kegiatan tersebut.(TM02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *