30/06/2022

Lecehkan Profesi Advokat se – Merangin, Sukarlan Resmi Dilaporkan

2 min read

BANGKO – Advokat se- Kabupaten Merangin resmi melaporkan ketua Ormas Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yakni Sukarlan ke Polres Merangin Selasa (2/2).

Laporan ini buntut dari mencatut institusi advokat dalam beberapa pendampingan kasus pidana, sehingga Paguyuban LBH menganngap Sukarlan melakukan tindakan pidana 263 KUHP.

Dalama pasal itu berbunyi, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, di acam dengan kurungan penjara di atas lima tahun.

Laporan yang di layangkan seluruh advokad ini langsung membawa beberapa bukti berupa foto copy surat kuasa yang menunjukan terlapor menjadi seorang advokad dalam beberapa kasus pidana.

Fauzan Budi Saroko salah satu advokat yang turut melaporkan Sukarlan mengatakan, laporan ini bentuk kepudulianya terhadap profesi yang di jalaninya.

“Hari ini kita resmi melaporkan Sukarlan ke Polres Merangin dan diterima oleh anggota piket Reskrim. Inti dari laporan kami adalah untuk menuntut Sukarlan agar mempertanggung jawabkan perbuatanya dalam memakai nama advokad setiap pembuatan surat kuasa pendampingan hukum setiap perkara hukum,” tegas Faunzan sambil menjelaskan persoalan ke awak media.

Fauzan menguraikan, terlapor ini statusnya hanya seorang anggota ormas, tapi bisa membuat surat kuasa layaknya sebagai advokat atau LBH.

“Terlapor itukan bukan advokad ataupun LBH, kenapa begitu berani membuat surat kuasa layaknya sebagai advokad atau LBH, itu jelas menyalahi dan melecehkan profesi kami sebagai advokat,”tambah Fauzan.

Selain Fauzan, Toni Irwan Jaya juga Advokad menjelaskan jika tidak ada haknya terlapor membuat surat kuasa layaknya sebagai advokad atau LBH,sebab terlapor bukanla seorang Advokat atau LBH.

“Terlapor jelas sudah melakukan pemalsuan dokumen dalam pendampingan sebuah kasus,dan itu ada pasalnya yaitu pasal 263 KUHP, intinya kami merasa di rugikan dan berharap kasus ini secepatnya di tangani,”tegas Toni.

Perlu di ketahui, kata Toni lagi, laporan yang dilayangkan paguyuban advokad se Merangin pada ini adalah buntut dari beberapa surat kuasa yang ditemukan oleh paguyuban advokad.

” Dimana surat kuasa tersebut, berkonsepkan jika terlapor seolah-olah sebagai advokad yang bisa menjadi pendamping hukum bagi seseorang yang bermasalah hukum, itu masalahnya,” pungkasnya.(*)

Penulis/Editor/Rafik
Sumber/LBH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.