25/06/2022

Empat Terdakwa Kasus Baju Limnas Dituntut Hukuman Berbeda

2 min read

BANGKO- Empat terdakwa korupsi pengadaan seragam Linmas di Dinas Satpol PP Kabupaten Merangin 2018 lalu menjalani sidang tuntutan. Terdakwa Akmal Zen, Achiruddin, Iskandar dan Suli Handoko dituntut dengan hukuman berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merangin.

Empat terdakwa menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (10/03/2021) dan majelis hakim juga mengeluarkan penetapan penahanan terdakwa.

Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Martha Parulina Berliana mengatakan keempat terdakwa dituntut dengan dakwaan primer, Pasal 2 Ayat (1), junto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ya hari ini sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tipikor Jambi. Keempatnya juga langsung ditahan,” kata Martha dikonfirmasi,  Rabu (10/03/2021) sore.

Martha melanjutkan Akmal Zen yang waktu itu Kasatpol PP dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun, selain itu Akmal Zen juga didenda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Selanjutnya Iskandar yang merupakan Ketua Pokja dituntut 4,5 tahun penjara, selain itu Iskandar juga didenda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Achiruddin dituntut 4 tahun penjara, selain itu ia juga dituntut membayar denda senilai Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

“Selain itu dia juga dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebesar 278 juta rupiah, jika terpidana membayar uang pengganti selama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti,” kata Martha.

Dan terakhir, Suli Handoko Direktur CV. Fiko Putra Merangin dituntut 4 tahun penjara. Kasus ini menjerat Suli Handoko karena perusahaanya dipinjam terdakwa Achiruddin untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan baju Linmas ini dan diduga mendapat fee dari pengadaan tersebut.

“Suli didenda Rp 200 juta subsider 4 bulan penjara. Diapun harus membayar uang pengganti senilai Rp 15 juta,” kata Martha lagi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.