26/05/2022

Dinilai Ada Yang Janggal, Tim 7 Haris – Sani Sungai Penuh Minta Kapolda Ambil Alih Kasus PPK Koto Baru

2 min read

SUNGAI PENUH – Tim 7 pemenangan Haris – Sani Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi menyurati Kapolda Jambi Sabtu (24/1).

Hal itu dilakukan buntut di berhentikan kasus oleh Polres Kerinci terhadap lima PPK yang telah terbukti mengelembung suara bagi CE – Ratu.

Ditambah lagi, ke lima PPK itu telah ditetapkan jadi tersangka, bahkan sudah di masukan dalam Daftar Pencairan Orang (DPO).

” Ya, kami tim 7 Kerinci Kota Sungai Penuh telah menyurati  Kapolda Jambi agar mengambil alih kasus terhadap lima PPK Kecamatan Koto Baru. Kami melihat ada yang janggal yang dalam pemberhentian kasus ini,” tutur Kisran Rahim Sekretaris tim 7 pemengan Haris – kemedia pagi ini.

Kalau melihat ke belakang, tegas Kisran, pada tanggal 20 Desember Bawaslu Sungai Penuh telah menemukan bukti bukti pelangaran pemilu oleh lima PPK Kecamatan Kota Baru.

” Sehingga Januari 2021 Polres Kerinci menetapkan kelima PPK Koto Baru itu tersangka dan mengeluarkan surat penangkapan. Bahkan, kelimanya di masukan ke Daftar Pencarian Orang (DPO),” tambah Kisran.

Setelah itu, tambah Kisran, selang beberapa hari setelah status tersangka dan masuk DPO, kasus ke lima PPK tersebut di hentikan penyidikannya.

” Jadi timbul pertanyaan bagi kami apakah ada ketentuan dan undang undang bahwa pidana bisa di berhentikan dalam kurun waktu tiga hari,” ujarnya.

Menurut penulusuran pihaknya, ke lima PPK tersebut sampai saat ini tidak pernah hadir di Polres Kerinci untuk diminta keterangan sebagai terperiksa.

” Padahal dari sebagian mereka ada tinggal di Koto Baru saat ini. Dengan ada nya ini muncul dugaan ada kospirasi besar untuk menyelamatakan aktor intelektual di balik ini. Untuk itu kami minta Kapolda ambil alih kasus ini,” tandasnya.

Menurut informasi dari media Jambi Seru media patner Terasmerangin.com
Kapolres Kerinci AKBP Agung Wahyu Nugroho, resmi memberhentikan kasus demi hukum dengan alasan masa penyidikan sudah habis.

“Kasus Gakkumdu masa penyidikannya sudah habis dan sesuai prosedur dan rekomendasi dari sentra Gakkumdu, untuk kasus tersebut dihentikan demi hukum,” kata Kapolres.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Kerinci Edi Mardi mengatakan, sesuai dengan alat bukti yang cukup, lima PPK Koto Baru tersebut terbukti melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 178 E.

Ke limanya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Desember lalu.

“Benar, 5 PPK Koto Baru sudah terbukti melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 178 E, sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Kerinci tersebut, Minggu (17/01) lalu.

Ditambahkan, Polres Kerinci sudah membuat surat perintah penangkapan terhadap 5 PPK tersebut namun kelimanya tidak berada di tempat.

Sesuai dengan prosedur, maka kasus ini dihentikan demi hukum setelah 14 hari melewati masa penyidikan.

“Kasus ini sudah dihentikan demi hukum karena sudah melewati 14 hari masa penyidikan,” ungkapnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.