25/10/2021

Bawa Tenaga Kerja Dari Luar, Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Tanjung Rejo Dipersoalkan Masyarakat

2 min read

BANGKO – Sejatinya pembangunan sarana berupa fisik yang mengunakan Dana Desa (DD), melibatkan sumberdaya manusia (Masyarakat – red) yang ada di Desa setempat.

Hal itu diperkuat lagi, sebagaimana yang tertuang dalam aturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transemigrasi (PDTT) nomor 13 tahun 2020, tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Tetapi pada kenyataanya, aturan Menteri tersebut, tidak berlaku bagi Kepala Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir yakni Tulus.

Betapa tidak, tahun 2021 ini Tulus merealisasikan pembangunan fisik Gedung Serbaguna di Desa itu. Namun, dalam pelaksanaanya, ia tidak melibatkan satu orang masyarakat Desa setempat.

Semua pekerja diambil diambil dari luar, sehingga beberapa tokoh masyarakat dan warga di buat geram oleh kebijakan Kades tersebut.

” Desa kita tahun lagi tengah membangun Gedung Serbaguna, tapi sayang nya masyarakat di Desa ini tidak dilibatkan oleh Kades sebagai panitia dan pekerja,” ujar beberapa warga Tanjung Rejo ke media ini Kamis (7/10).

Selain itu, sambung sumber, banyak yang nampak janggal dari pembangunan itu. Dari papan Merk yang tidak ada, bangunannya juga dinilai tidak berkualitas.

” Itu yang kita sayangkan. Yang perlu dipertanyakan, bagaimana dia membuat laporannya nanti. Padahal setahunya, Tim Penilai Kegiatan (TPK) harus dari warga Desa ini, sedangkan mereka tak satupun yang dilibatkan,” tuturnya.

Sambungnya, Kades semestinya transpran ke masyarakat dalam mengelola keuangan Desa. Bukan, seperti yang saat ini.

” Kecewa kami, ini perlu dipertanyakan kebijakannya yang tidak berpihak ke masyarakat,” tuturnya.

Sementara, Kades Desa Tanjung Rejo Tulus di konfirmasi media ini mengakui jika pembangunan fisik Gedung Serbaguna di Desanya itu tidak melibatkan masyarakatnya. Ia beralasan masyarakat pada tidak mau.

” Masyarakat pada tidak ada yang mau, makanya saya cari lain. Sementara, kita harus mengejar target,” singkat Tulus.

Saat di tanya Tulus, apakah tau jika kebijakan yang diambil yang tidak melibatkan masyarakat bertentangan dengan aturan Mentri? Tulus lansung mematikan Hp. (*)

Penulis/Editor/Rafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *